Mandatory Sustainability Reporting: Siapa yang Harus Bersiap: Mengulas RPOJK Pengganti POJK 51/2017 dan Arah Pelaporan Keberlanjutan Indonesia Menuju 2027

Mandatory Sustainability Reporting: Siapa yang Harus Bersiap: Mengulas RPOJK Pengganti POJK 51/2017 dan Arah Pelaporan Keberlanjutan Indonesia Menuju 2027

Executive Summary

Tantangan keberlanjutan saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan penyusunan inisiatif, tetapi juga bagaimana perusahaan memastikan setiap komitmen dapat dikelola, diukur, dan dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, tata kelola memiliki peran penting sebagai penghubung antara arah strategis perusahaan, pengelolaan risiko, serta penerapan ESG yang konsisten.


Perubahan regulasi dan meningkatnya ekspektasi stakeholder mendorong perusahaan untuk membangun sistem keberlanjutan yang lebih kuat. Implementasi PSPK 1 dan PSPK 2 menjadi momentum bagi organisasi untuk memperkuat kesiapan melalui pengembangan kapabilitas internal, pengelolaan data yang andal, serta proses pengambilan keputusan yang lebih terintegrasi dengan aspek keberlanjutan.


Melalui Sustainability Insight Report #20, Olahkarsa mengulas bagaimana perusahaan dapat memperkuat peran tata kelola dalam menghadapi perkembangan standar pelaporan keberlanjutan, meningkatkan kredibilitas kinerja ESG, serta menciptakan nilai jangka panjang. Jelajahi laporan lengkap ini untuk memahami langkah strategis yang dapat dilakukan perusahaan dalam membangun fondasi keberlanjutan yang lebih kuat.

Full Data Access

Get in-depth data, latest policy analysis, and strategic steps to support your business resilience in this evolving sustainability era.

Document Length: 11 Pages
File Format: PDF
Size: 2.0 MB
Prepared By: Olahkarsa
Language: Bahasa Indonesia

Send Report to My Email

*) Documents usually arrive in your email within 5 minutes.

Related Reports You Might be Interested In

What If Trump's Tariffs Return and How Ready is Indonesia to Become an ESG-Driven and Resilient Supply Chain Hub?

Pada 2 April 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan “Reciprocal Tariffs” yang memicu gelombang baru proteksionisme global dan mendorong perusahaan menyusun ulang strategi rantai pasoknya. Dalam situasi ini, Indonesia dinilai memiliki pelua...

Read More

Harmoni ESG dan Target Pertumbuhan Ekonomi

Target pertumbuhan ekonomi 8% tidak harus bertentangan dengan keberlanjutan. Melalui harmonisasi antara prinsip ESG dan agenda pertumbuhan tinggi, Indonesia memiliki peluang untuk membangun ekonomi yang lebih resilien, inklusif, dan kompetitif.Namun,...

Read More

Tantangan Ekspor Komoditas Perkebunan Indonesia di Era Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa

Pemberlakuan EUDR menjadi tantangan besar bagi Indonesia sebagai eksportir komoditas strategis seperti sawit, kayu, karet, kopi, dan kakao. Regulasi ini mewajibkan produk yang masuk ke pasar Uni Eropa bebas dari deforestasi, patuh pada hukum negara a...

Read More